SUKAI HALAMAN INI JIKA ANDA BELUM MENYUKAI :
PKL Takkan Direlokasi Hingga Ada Kesepakatan
PKL Takkan Direlokasi Hingga Ada Kesepakatan

PKL Ponorogo Takkan Direlokasi Hingga Ada Kesepakatan. Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya berjualan di trotoar dan jalan protokol di wilayah perkotaan Ponorogo masih diperbolehkan berjualan hingga ada solusi penataan yang disepakati antara pedagang dan pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Ponorogo, Sunarto, seusai berdialog dengan perwakilan PKL dan satker penataan PKL dari Pemkab Ponorogo, Jumat (28/10/2016), di gedung DPRD Ponorogo.

Sunarto menuturkan dari hasil dialog disepakati pemerintah tidak akan merelokasi pedagang ke jalan baru atau Jl. Suromenggolo pada tanggal 4 November 2016 sebelum adanya kesepakatan antara Pemkab dan PKL. Saat ini beberapa jalan alternatif juga mulai diusulkan untuk menengahi perseteruan itu.

“Sebelum ada hasil kesepakatan antara pemerintah dan PKL. Seluruh pedagang boleh berjualan di tempat masing-masing,” jelas dia.

Meski diperbolehkan berjualan, kata dia, pedagang disyaratkan untuk lebih menjaga kebersihan lokasi berjualan. Selain itu, pedagang juga tidak diperbolehkan menaruh barang dagangan selama 24 jam di lokasi berjualan dan harus dibawa pulang saat tidak berjualan.

Dia menyebut ada opsi untuk menata PKL di setiap zona atau lokasi jualannya. Semisal pedagang di sepanjang Jl. Sukarno-Hatta dikumpulkan menjadi satu di lokasi yang juga ada di jalan itu.

“Tapi itu masih menjadi opsi, masih perlu kajian,” jelas dia.

Selama proses dialog berlangsung, dia meminta pedagang bisa berjualan dengan tenang. Selain itu pedagang juga tidak perlu terprovokasi dengan pernyataan dari orang yang tidak bertanggungjawab mengenai rencana relokasi tersebut.

Ketua Paguyuban PKL Jl. Ir. Juanda Ponorogo, Sutrisno, menuturkan pedagang menolak rencana relokasi PKL ke jalan baru atau Jl. Suromenggolo. Menurut dia, lokasi relokasi yang ditawarkan pemerintah tidak strategis dan dianggap sepi pengunjung.