SUKAI HALAMAN INI JIKA ANDA BELUM MENYUKAI :
Polres Madiun Sikat Dua Oknum Anggotanya Dalam Kasus Pungutan Liar
Polres Madiun Sikat Dua Oknum Anggotanya Dalam Kasus Pungutan Liar

Polres Madiun Sikat Dua Oknum Anggotanya Dalam Kasus Pungutan Liar. Polres Madiun sikat dua oknum anggotanya dalam kasus pungutan liar (pungli). Oknum yang masing-masing berpangkat bintara dan perwira itu kini dalam proses sidang disiplin.

Kapolres Madiun AKBP Sumaryono menegaskan, sampai saat ini kedua oknum nakal itu tengah menjalani sidang disiplin. Namun, ia masih merahasiakan nama, jabatan dan satuan tegas dua oknum yang bersangkutan. ‘’Sebelum membersihkan orang lain. Kami harus membersihkan diri sendiri terlebih dahulu,’’ terangnya.

Langkah tegas ini sengaja diambil demi menjalankan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli). Kendati dari Polda Jawa Timur sejauh ini belum menginstruksikan perintah khusus. ‘’Sengaja kami bergerak cepat karena nanti yang menjadi leading sector satgas saber pungli itu adalah kepolisian. Dengan diback up pemerintah daerah setempat,’’ paparnya.

Sumaryono menegaskan, setelah petunjuk arahan (jukrah) dari Polda Jatim turun, pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemkab Madiun. Sebab, Polres Madiun tak bisa langsung turun ke lapangan tanpa dukungan kerjasama yang solid dengan beberapa instansi setempat. ‘’Setelah terima jukrah langsung eksekusi,’’ tegasnya.

Menurut Sumaryono, sebelum melangkah jauh melakukan pemberantasan pungli, harus diketahui terlebih dahulu pemicu lahirnya jurus uang pelicin tersebut. Ia yakin, kesemuanya tak terlepas dari teori sebab-akibat. Di mana, petugas terkait tak akan menarik atau menerima uang pelicin tanpa alasan jelas. ‘’Nah, harus diurai dan dikaji, kenapa pungli masih saja marak?,’’ jelasnya.

Seperti jamak terjadi uang damai saat terjadi pelanggaran lalu-lintas di jalan. Bahkan, masyarakat sendirilah yang berinisiatif menyodorkan uang sogokan itu kepada polisi lalu-lintas (Polantas) yang hendak memberikan surat tilang. Padahal, Polantas sudah berupaya menolak uang tersebut. ‘’Dengan alasan yang bersangkutan sibuk dan tidak bisa menghadiri sidang tilangnya. Ditambah lagi dengan sidang yang harus antre terlebih dahulu. Kemudian mereka meninggalkan uang tersebut. Apa itu bisa dikatakan pungli?,’’ ungkapnya.

Namun, berbeda jika petugas dari sebuah instansi yang seakan-akan mengulur-ulur pelayanan. Semisal, dalam kepengurusan sertifikat tanah. Tak jarang petugas memilih menumpuk berkas pengajuan dan mengerjakannya sesuai dengan mood-nya. Sehingga, izin tersebut tak kunjung didapatkan masyarakat. Alhasil, pemohon meninggalkan tip agar dipercepat kepengurusan izinnya oleh petugas yang bersangkutan. ‘’Nah, mereka sudah menunjukkan gelagat meminta secara halus,’’ jelasnya.

Untuk menekan terjadinya pungli, sebenarnya tak cukup dengan perbaikan sistem pelayanan dan memberikan tindakan tegas bagi pelaku. Namun, perlu membudayakan antre di kalangan masyarakat. Sayangnya, budaya saling serobot dan mendahului lebih mendarah daging. ‘’Jika petugas telah ditindak, apakah masyarakat bisa menerapkan budaya antre?. Karena pemberantasan pungli tak bisa hanya dilakukan pada satu sisi saja,’’ pungkasnya. (mg6/fin)

Sumber : radarmadiun.co.id