SUKAI HALAMAN INI JIKA ANDA BELUM MENYUKAI :
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun sebagai Tersangka
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Madiun sebagai Tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu koper besar dan beberapa kardus berisi dokumen setelah menggeledah 4,5 jam ruang kerja Wali Kota Madiun. Dokumen-dokumen yang disita terkait proyek pembangunan Pasar Besar Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 76,5 miliar.

Delapan penyidik KPK dibantu anggota Brimob Detasemen C Pelopor Madiun mengangkut satu per satu dokumen yang disita dari lantai dua Balai Kota Madiun, Senin (16/10/2016) sore.

Tim KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota Madiun dari pukul 11.30 hingga pukul 16.00 WIB. Dokumen yang disita dikemas dalam beberapa kardus dan satu koper besar dimasukkan di empat mobil yang parkir berjajar di halaman parkir Balai Kota Madiun.

Para penyidik KPK yang membawa dokumen mengenakan rompi warna krem bertuliskan KPK. Para penyidik menutup mulut dan hidung dengan penutup kain. Saat wartawan hendak mengkonfirmasi terkait penggeledahan, tim penyidik KPK kompak bungkam.

Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi, KPK terkait kasus pembangunan Pasar Besar Madiun. Dia menyebutkan sekitar 15 dokumen terkait proyek itu disita tim penyidik KPK. Ditanya kenaikan status penanganan kasus lantaran setahun yang lalu KPK sudah pernah ke Kota Madiun, dia hanya berkomentar singkat.

“Tunggu saja, nanti berita berikutnya. Surat keterangan saya bawa semua. Jadi surat dari KPK untuk penggeledahan untuk mencari dokumen yang dibutuhkan,” kata Maidi.

Dia juga menyaksikan sendiri dokumen yang diserahkan kepada KPK. Jajarannya akan proaktif lantaran pemda dan KPK sesama penyelenggara negara.

“Kami bantu semaksimal mungkin. Sehingga kalau terjadi kekurangan akan disusulkan,” kata Maidi.

Dalam catatannya, ada beberapa dokumen yang belum bisa diserahkan lantaran harus berkoordinasi dengan SKPD. Setidaknya, ada enam dokumen yang terkait dengan SKPD.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka.

Bambang diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2009-2014.

“KPK telah menemukan barang bukti atau permulaan yang cukup mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/10/2016).

Menurut Syarif, Bambang diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan pasar

Baca: KPK Geledah Ruang Kerja dan Rumah Pribadi Wali Kota Madiun

Padahal, dalam waktu yang sama, Bambang selaku Wali Kota ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Adapun, nilai proyek pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 76,523 milyar. Pembangunan secara multiyears dari tahun 2009-2012.

“BI (Bambang) diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menerima hadiah atau janji, padahal patut diduga hal itu diberikan terkait jabatan dan kewenangannya sebagai Wali Kota,” kata Syarif.

Terkait Penetapan Tersangka Wali Kota Madiun, KPK Geledah Sejumlah Tempat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka.

Terkait penetapan ini, penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat untuk mencari barang bukti yang diperlukan dalam pengembangan perkara.

“Untuk mengembangkan penyidikan kasus ini, penyidik menggeledah lima lokasi di Madiun dan satu lokasi di Jakarta,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/10/2016).

Lokasi yang digeledah di Madiun yakni, Kantor Wali Kota Madiun, rumah dinas pribadi Bambang, rumah anak Bambang, dan Kantor PT Cahaya Terang Satata, yang merupakan perusahaan milik Bambang.

Sementara di Jakarta, penyidik KPK menggeledah Kantor PT Lince Romauli Raya.

Dari lokasi penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Bambang diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2009-2014.

Menurut Syarif, Bambang diduga secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Padahal, dalam waktu yang sama, Bambang selaku Wali Kota ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Ada pun, nilai proyek pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 76,523 milyar. Pembangunan secara multiyears dari tahun 2009-2012.

Atas perbuatan tersebut, Bambang disangka melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas perbuatan tersebut, Bambang disangka melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(KOMPAS.com‎)