SUKAI HALAMAN INI JIKA ANDA BELUM MENYUKAI :
Terdakwa Kasus Korupsi RSUD Ponorogo Prijo Langgeng Tribunoko Dibebaskan
Terdakwa Kasus Korupsi RSUD Ponorogo Prijo Langgeng Tribunoko Dibebaskan

Terdakwa Kasus Korupsi RSUD Ponorogo Prijo Langgeng Tribunoko Dibebaskan. Majelis hakim PN Tipikor Surabaya yang diketuai Unggul Warsito Murti membebaskan drg Prijo Langgeng Tribunoko terdakwa kasus korupsi pembangunan gedung RSUD Ponorogo dengan kerugian negara Rp 3,5 miliar.

Vonis ini langsung ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo dengan mengajukan upaya hukum kasasi. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

” Saya belum mempelajari putusan hakim, tapi saya sudah dapat laporan vonis bebas tersebut. Yang jelas kita akan upaya hukum kasasi,” ujar Kasi Pidsus Kejari Ponorogo, Hepy Al Habibie, Sabtu (8/10/2016).

Vonis bebas ini menuai kekecewaan dari warga Ponorogo, Ari Bilowo salah satunya. Dia merasa dengan dibebaskannya terdakwa drg Prijo ini menciderai rasa keadilan masyarakat Ponorogo.

” Jelas kecewalah, terdakwa yang satu (Praminto Nugroho) dihukum tapi yang satu dibebaskan,” ujar Ari.

Ari menambahkan, dirinya menyesalkan pihak Kejaksaan Probolinggo yang tidak mempertahankan dakwaannya padahal perkara ini temuan Polres setempat yang sudah melalui proses panjang.

Perlu diketahui, dalam kasus ini penyidik menetapkan tiga tersangka yakni mantan direktur RSUD Ponorogo Prijo Langgeng Tribunoko, Praminto Nugroho dan Yuni Suryadi yang juga mentan Dirut.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi proyek pembangunan RSUD yang didanai dari sumber anggaran APBD dan APBN sebesar Rp118, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 3,5 milliar.

Dalam kasus proyek Pembangunan gedung RSUD ini dilaksanakan secara multi years sejak 2006 (pembebasan lahan) hingga 2011 lalu. Menelan anggaran sebesar Rp 118 miliar yang bersumber dari APBD dan APBN ditambah anggaran pembangunan gedung Instalasi Rawat Inap (Irna) IV sebesar Rp 40 miliar dari Kementrian Kesehatan.
Prijo Langgeng Tri Binuko, saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur yang juga sebagai Ketua tim teknis, sedangkan Praminto Nugroho, sebagai ketua tim pemeriksa hasil pekerjaan.

Budi Darmawan, mantan anggota tim teknis, Siti Ruhani staf Dinas PU, yang menjabat sebagai panitia pengadaan barang, dr Suparminto, panitia penerima barang, Muhadi Suyono, PPK (sudah almarhum) dan selaku pelaksana adalah PT. DGI (Duta Graha Indah, yang penyidikan ditangani KPK untuk Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam kasus tersebut diduga melibatkan perusahaan PT Permai Group milik terpidana Nazaruddin.

Pembangunan gedung RSUD RSUD dr Harjono Sudigtomarto, semula direncanakan dibangun sebanyak 6 lantai yang terdiri dari ruangan Irna Anak dan Gakin. Namun dalam pelaksanaannya yang dibangun baru 4 lantai yang pembangunannya mengalami kemacetan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan penyidik Polres Ponorogo melakukan penyidikan sejak tahun 2013, dengan melibatkan Tim Ahli dari UGM dan juga BPKP. Dari hasil penghitungan Tim BPKP perwakilan Jawa Timur, menyebutkan, adanya kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar.

Kemudian, dalam kasus Korupsi Pembangunan gedung RSUD RSUD dr Harjono Sudigtomarto jilid II ini, penyidik Polres Ponorogo, menetapkan Prijo Langgeng Tribinuko, selaku Ketua tim teknis dan Praminto Nugroho, sebagai ketua tim pemeriksa hasil pekerjaan sebagai tersangka. (setenpo.com)