SUKAI HALAMAN INI JIKA ANDA BELUM MENYUKAI :
Ipong Bupati Ponorogo, Siap Hormati Hukum Jika Kalah Gugatan
Ipong Bupati Ponorogo, Siap Hormati Hukum Jika Kalah Gugatan

Bantarangin.Net – Ipong Bupati Ponorogo, Siap Hormati Hukum Jika Kalah Gugatan. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni menyatakan siap melaksanakan perintah hakim, bila dirinya dinyatakan kalah atas gugatan mantan Kades Sawoo, Eko Santoso (44) . Mantan kades itu melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya beberapa waktu lalu, karena dipecat oleh Bupati. Gugatan yang dilayangkan pada Juli lalu, kini masih proses sidang.

“Bila pengadilan  memutuskan  saya kalah maka tidak masalah. Saya akan mengormati hukum. Namun sebaliknya bila penggugat nantinnya diputuskan kalah juga harus menghormati hukum,” kata Bupati Ipong, Minggu (7/8).

Menurut Ipong,  gugatan yang dilakukan Eko Santoso yang diberhentikan sebagai kades adalah haknya. Dan itu  hak setiap orang yang tidak puas dengan keputusan bupati, atau sekda untuk menggugat di PTUN.  “Saya siap saja lah. Kita berbuat berani bertanggungjawab. Sebab keputusan itu sudah melalui kajian, penelitian dan konsultasi dengan pihak yang kompeten. Soal materi nanti kita uji lah di persidangan di PTUN,” pungkasnya.

Dalam proses nya gugatan itu, sejumlah kepala desa memberikan dukungan kepada kades Sawo sebagai bentuk solidaritas. Selain para  Kades,  disinyalir ada juga dukungan yang  datang dari dua orang politisi Ponorogo, yang berseberangan dengan Ipong.

“Tidak masalah dengan solidaritas  para kades , karena itu merupakan bentuk spirit the corp, silakan saja,” imbuhnya.

Kades Sawoo, Kecamatan Sawoo Ponorogo dipecat bupati dari jabatannya karena kedapatan berjudi. Karena menganggap surat pemecatan dirinya dianggap ‘janggal’, maka seusai menjalani hukuman penjara 2,5 bulan,  gugatanpun dilayangkan.

“Obyek sengketa adalah surat keputusan Bupati Ponorogo soal pemberhentian Saudara Santoso sebagai Kades Sawoo tidak ada substansinya dengan keputusan Pengadilan Negeri Ponorogo yang telah menjatuhkan pidana kepada kades Sawoo tersebut,” kata Hartono, pengacara Santoso.

Menurut Hartono, surat keputusan pemberhentian kepada penggugat melanggar sejumlah ketentuan. Yaitu pasal 41, pasal 42, pasal 44 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 41 dan pasal 42 mengatur soal ketentuan pemberhentian sementara seorang kepala Desa. Pasal 41 mengatur soal batas waktu minimal ancaman hukuman yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang dilanggar seorang kepala desa, yaitu ancaman hukuman paling singkat lima tahun.

Pada pasal 42 terkait kekhususan jenis tindak pidana yang dilanggar, yaitu korupsi, terorisme dan makar serta kejahatan terhadap negara. Padahal kliennya  ancaman hukumannya empat tahun. Dan tindak pidana yang dilakukan juga bukan korupsi, terorisme atau makar.

Seperti diketahui, Kades Sawoo Eko Santoso tertangkap polisi sedang berjudi dengan enam orang lainnya di sebuah rumah di sekitar desanya. Dalam persidangan, ia dituntut hukuman 3,5 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum atas aktivitasnya berjudi dengan jeratan pasal 303 KUHP pada awal Februari lalu. Santoso kemudian dijatuhi hukuman 2,5 bulan penjara oleh majelis hakim. Ia pun telah bebas pada 4 Mei lalu.

 

Ipong Bupati Ponorogo, Siap Hormati Hukum Jika Kalah Gugatan

Sumber : duta.co